Sistem Pendidikan di Jepang

 

Hasil gambar untuk pendidikan jepangLatar Belakang

Negara Jepang terdiri dari hampir 4000 pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang Timur laut pantai benua asia. Luas area seluruhnya 378,000 kilometer persegi atau sama dengan 145,882 mil persegi, tetapi hanya sepertiga yang dapat didiami. Penduduk Jepang saat ini kurang lebih 126,182,077 jiwa. Pada tahun 1980,57% penduduk tinggal di 2,2% dari total daerah Jepang. Penduduk yang berusia di atas 60 tahun jumlahnya 12,8% dari seluruh penduduk Jepang, sedangkan yang berusia di bawah 14 tahun berjumlah 23,6. Dengan kata lain, jumlah penduduk yang berusia lanjut meningkat jumlahnya, sementara jumlah penduduk remaja menurun. Perbedaan umur penduduk tidak sama antara yang tinggal di kota dengan yang tinggal di desa. Kaum muda terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan yang tinggal di desa relatif lebih banyak yang tua.

Perubahan pola demografis yang terjadi di Jepang menimbulkan berbagai masalah dan mempengaruhi sistem pendidikan Jepang. Dampak perubahan itu antara lain perlunya mencari lokasi baru untuk sekolah, peningkatan dana pembangunan sekolah yang semakin mahal, pengangkatan dan penggajian guru-guru didaerah perkotaan, kelebihan suplay guru,  dan program-program pendidikan yang terisolasi di daerah-daerah pedalaman Jepang.

  1. Rumusan Masalah

      Berdasarkan latar belakang tersebut perlu kiranya merumuskan masalah sebagai pijakan untuk terfokusnya kajian makalah ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

  1. Bagaimana potret sistem pemerintahan di jepang ?
  2. Bagaimana kondisi demografi dan potensi income negara?
  3. Bagaimana filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan?
  4. Bagaimana kebijakan dibidang manajemen pendidikan formal?
  5. Dinamika dalam pengembangan kurikulum?
  6. Bagaimana pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan?
  7. Bagaimana pembiayaan pendidikan?

 

 BAB II

PEMBAHASAN

  1. Potret Sistem Pemerintahan

Semenjak konstitusi 1947, jepang mempunyai badan legislatif dengan sistem dua kamar (bicameral), yang anggotanya dipilih dengan pemilihan langsung. Sebelumnya, konstitusi Kerajaan tahun 1980 menetapkan Tenno (Emperor) atau Raja sebagai kepala negara didukung oleh parlemen kerajaan yang terdiri dari Dewan Nobles dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintahan saat ini menganut sistem kabinet partai. Secara Administrasi, jepang dibagi dalam 47 Ken (perfecture)atau distric yang selanjutnya terbagi pula dalam 3256 Shi/Cho/Son atau kotapraja. Menurut undang-undang Otonomi daerah tahun 1947, anggota dewan perwakilan daerah dan kepala Ken serta kepala Kotapraja harus dipilih langsung oleh rakyat. Kabinet jepang beranggotakan perdana mentri dan para mentri, perdana menteri adalah kepala pemerintahan, diangkat oleh pemilihan diantara anggota parlemen.

Bahasa yang digunakan dalam keseharian dan sebagai bahasa resmi adalah bahasa jepang. Dalam pelaksanaannya dipakai mulai dari pra sekolah hingga perguruan tinggi. Pendirian dan pemeliharaan sekolah negeri menjadi tanggung jawab dewan pendidikan pada setiap pemerintah daerah. Anggota dewan diangkat oleh kepala distric atau kepala kotapraja setempat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[1]

 

  1. Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara

Negara jepang terdiri dari hampir 4000 pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang timur laut pantai benua. Luas area seluruhnya 378.000 kilometer persegi atau sama dengan 145.882 persegi. Penduduk jepang saat ini berjumlah kurang lebih 126.182.007 jiwa.

Pada tahun 1980, 57% penduduk tinggal di 2.2% dari total daerah jepang. Penduduk yang berusia diatas 60 tahun jumlahnya 12.8% dari seluruh penduduk jepang, sedangkan yang berusia di bawah 14 tahun berjumlah 23.6 %. Dulunya dalam tahun1950 perbandingannya itu 8% dan 35%. Diperkirakan penduduk jepang akan terus meningkat 140 juta jiwa pada tahun 2020. Ditijau dari etnis, jepang berpenduduk yang homogen, yang terdiri dari 99.4% orang jepang, sedangkan bahasa yang digunakan bahasa jepang sebagai bahasa resmi.[2]

Jepang adalah termasuk negara industrial kelima di dunia. Meskipun telah maju masyarakatnya berkat ilmu dan teknologi, namun banyak pula permasalahan pendidikan yang dihadapi jepang. Kemajuan jepang dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dikhawatirkan oleh negara pihak-pihak barat (Amerika Serikat). [3]

Negara jepang termasuk negara maju dibidang ekonomi, jepang memiliki produkdomestik bruto terbesar kedua setelah amerika serikat. Dibidang teknologi, jepang adalah negara maju dibidang telekomunikasi, permesinan,  dan robotika. Dibidang Industri utama jepang adalah sektor perbankan, asuransi, realestat, transportasi dan kontruksi. Sepertiga perempat dari produk domestik bruto jepang berasal dari sektor jasa.[4]

 

  1. Filsafat Pendidikan yang dijadikan Dasar Pengembangan Pendidikan

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke II, yaitu tanggal 3 November 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia.[5] Pada maret 1947 berlaku hukum Dasar Pendidikan (fundamental Law of Education) yang berbunyi “Pendidikan di Jepang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan dasar dalam diri generasi muda, bukan pada keterampilan vokasional yang khusus dengan asumsi bahwa mereka harus siap menyesuaikan dengan fleksibel kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat.”

Pada hakikatnya undang-undang tersebut merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan Imperial Rescript of Education. Misalnya, dalam hal hubungan antara warga dan negara, dalam Imperial Rescript of Educationdisebutkan bahwa setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberaniannya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana Kaisar, sedangkan dalam Fundamental Law of Education disebutkan bahwa tiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari deskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal-usul keluarga, bantuan finansial bagi yang memerlukan, kebebasan akademik dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai.

Perbedaan yang lain adalah mengenai tujuan pendidikan. Dalam Imperial Rescript of Educationdisebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi Kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah kaisar yang sama. Adapun menurut  Fundamental Law of Educationadalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas.[6]

 

  1. Kebijakan di Bidang Manajemen Pendidikan Formal

Sistem pendidikan Jepang sebelum perang Dunia II memakai sistem banyak jalur (multi tratc) yang mendiversifikasikan mata pelajaran mulai dari anak usia 12 tahun; yaitu disaat anak-anak yang menyelesaikannya di pendidikan sekolah dasar. Sistem ini diganti seluruhnya dalam reformasi pendidikan sesudah perang. Strutuktur Sistem Pendidikan Formal Jepang, yaitu:

  1. Taman Kanak-Kanak

Sebagian besar anak-anak di Jepang memasuki Taman Kanak-kanak, bahkan juga mulai dari Nursery School. Taman Kanak-kanak adalah institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan untuk anak-anak berusia 3-5 tahun, sedangkan Nursery School dianggap sebagai institusi kesejahteraan sosial di bawah naungan kementerian kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk anak-anak sampai 5 tahun. Aktivitas pada Nursery School bagi anak-anak usia 3 tahun atau lebih, tidak banyak berbeda dengan yang diberikan pada Taman Kanak-kanak.

  1. Pendidikan Dasar

Sekolah dasar adalah institusi pendidikan yang berlangsung selama enam tahun, memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mentalnya. Jumlah jam pelajaran per tahun adalah 1015, bervariasi dari 850 jam pelajaran bagi grade 1 sampai 1015 bagi grade 4-6. Kenaikan kelas dari grade 1 ke grade berikutnya berlangsung secara otomatis. Hampir seluruh anak umur sekolah terdaftar mengikuti pendidikan tingkat dasar ini, dan 97% berada di sekolah negeri.

 

  1. Pendidikan Menengah

Sekolah menengah tingkat pertama adalah wajib dan berlangsung selama tiga tahun. Promosi dari sekolah dasar ke sekolah menengah tingkat pertama berjalan secara otomatis dalam lingkungan sekolah negeri. Hanya 3% dari anak-anak yang berada di sekolah swasta pada level ini. Di samping mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah menengah tingkat pertama ini, mata-mata pelajaran pendidikan vokasional juga diberikan. Pelajaran bahasa asing juga menjadi salah satu mata pelajaran yang bersifat elektif, tetapi hampir semua sekolah mengajarkan bahasa inggris sebagai bahasa asing. Jumlah jam pelajaran yang diberikan pada sekolah menengah tingkat pertama ini adalah 1050.

Setelah menempuh pendidikan wajib selama sembilan tahun, anak-anak dapat memasuki sekolah menengah tingkat atas selama 3-4 tahun setelah di seleksi melalui ujian masuk, dan kurang lebih 94% tamatan sekolah menengah pertama melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah tingkat atas. Akan tetapi , 28% dari mereka masuk ke sekolah menengah tingkat atas swasta. Hampir 70% siswa mengambil program pendidikan umum. Di samping program pendidikan umum, tersedia pula program atau sekolah kejuruan seperti teknik dan pertanian.

 

  1. Pendidikan Tinggi

Setelah menyelesaikan di tingkat menengah atas, siswa melanjutkan pendidikannya ke Daigaku (universitas) atau ke Tanki-daigaku (junior college) dengan persyaratan lulus ujian masuk.

Daigaku (universitas) diselenggarakan selama empat tahun kecuali pada program-program kedokteran dan kedokteran gigi. Bentuk lain institusi pendidikan tinggi dalah Kotosenmon gakko, yang kuliahnya berlangsung selama lima tahun yang mahasiswanya adalah tamatan sekolah menengah tingkat atas. Perguruan tinggi ini khusus untuk pendidikan kejuruan teknik.[7]

 

  1. Dinamika Dalam Pengembangan Kurikulum

Kurikulum sekolah didasarkan pada program studi seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Ketentuan itu menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk setiap level termasuk di dalamnya; objektif, isi instruksional, dan waktu yang disediakan.

Pada awal tahun 1980, program pendidikan sekolah dasar dari bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, studi ilmu-ilmu sosial, berhitung, ilmu pengetahuan umum, musik, sekolah negeri dan boleh diganti dengan pelajaran agama pada sekolah-sekolah swasta. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler juga bagian dari pendidikan. Pada sekolah menengah tingkat pertama, mata pelajaran terbagi dalam dua kategori, wajib dan elektif.

Program-program pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dijabarkan sebagai berikut : Dewan Kurikulum, yaitu bagian kurikulum kementerian, menyiapkan pedoman umum atas perintah menteri. Pedoman yang telah disiapkan Dewan kurikulum digunakan oleh staf ahli menteri beserta rekan-rekannya sebagai acuan dalam menulis program-program untuk setiap mata pelajaran.[8]

  1. Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Guru mendapat tempat yang sangat terhormat dalam masyarakat jepang. Mereka mendapatkan penghargaan yang tinggi karena dedikasinya yang luar biasa terhadap tugasnya sebagai  guru. Pemerintahpun meletakkan status guru dijepang pada tempat yang layak dengan sistem pengajian yang baik. Profisionalis guru menurut Mc Adam mengungkapkan bahwa guru-guru jepang lebih profesional dibanding dengan guru-guru Amerika terutama pada tingkat dasar dan menengah. Ia menyebutkan beberapa kreteria mengenai guru yang profesional antara lain memiliki bidang keilmuan spesialis, oleh karena ilmu dan ketrampilan itu ia mendapat penghargaan dan dihormati oleh masyarakat. Pada tahun 1973, sebuah undang-undang dikeluarkan pemerintah jepang yang menjamin dan melindungi status sosial guru-guru.

Guru-guru sekolah dasar dan sekolah menengah di Jepang dididik dan dilatih oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti univeristas (daigaku) dan junior college (junior daigaku) yang dipilih oleh kementerian Pendidikan. Untuk menjadi pengajar sekolah dasar atau sekolah menengah negeri seorang calon harus mengikuti sistem rekrutmen. Pengangkatan dilakukan oleh dewan pendidikan distrik. Pengangkatan dilakukan atas dasar rekomendasi superinden distrik berdasarkan hasil ujian rekrutmen.

Sertifikat mengajar untuk sekolah dasar hanya membolehkan guru mengajar pada sekolah dasar untuk seluruh mata pelajaran. Demikian juga guru yang yang memperoleh sertifikat mengajar untuk sekolah menengah hanya boleh mengajar di sekolah menengah dan membolehkan mereka mengajar hanya pada satu mata pelajaran saja.
Untuk mendapatkan tugas tambahan seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus mengikuti serangkaian ujian dan menyelesaikan ”inservece training” khusus. Guru-guru di Jepang memiliki tingkat profesional yang lebih baik di bandingkan dengan Amerika Serikat. Guru-guru di Jepang dapat diberikan sanksi oleh sesama rekan profesi jika tidak menjalankan profesinya dengan baik.[9]

  1. Pembiayaan Pendidikan

Sistem administrasi keuangan jepang menyediakan dana secara bersama-sama bagi intitusi-institusi pendidikan pemerintah, yaitu oleh pemerintah pusat, distrik, maupun kotapraja. Dana-dana ini berasal dari berbagai jenis pajak, dan dari sumber-sumber lain. Dalam tahun 1980, 16.7 triliun yen (kurang lebih U$$72,600 juta) dibelanjakan untuk keperluan pendidikan. Dari dana pemerintah tercatat U$$64,800 jutayang berarti 19,7% dari keseluruhan belanja pemerintah jepang. Dari 14.9 triliyun yen (pemerintah dan swasta) yang dibelanjakan untuk pendidikan, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, 54.5% dialokasikan untuk wajib belajar, 17.9% untuk pendidikan menengah, dan 21.1% untuk perguruan tinggi. Pada tahun 1992 dan 1994, pemerintah jepang mengeluarkan dana  sebesar 3,6% dari GNP-nya untuk pendidikan, dan apabila dihitung dari total pengeluaran pemerintah, jumlah itu adalah 10’4% dalam tahun 1992, dan 9,9% dalam tahun 1994 (UNESCO Statistical Yearbook 1999).[10]

Sejalan dengan kualitas dan profesionalitas yang tinggi. Gaji guru di Jepang sangat memadai, sehingga guru-guru di Jepang sangat dihormati dan mendapat tempat. Guru-guru di Jepang mendapatkan gaji 1,77 kali gaji pegawai perusahaan dan merupakan gaji tertinggi di negara asia. Data yang dikutip dari buku Education at a Glance-nya OECD (Japan) menyebutkan bahwa seorang guru yang baru mengajar akan memperoleh 156,500 yen per bulan atau sekita 12 juta rupiah. Guru yang telah bekerja selama 20 tahun akan memperoleh gaji sebesar 362,900 yen atau setara dengan Rp 27,324,555 rupiah per bulan. Selain medapatkan gaji bulanan guru juga memperoleh pendapatan tambahan (adjusment allowance) sebesar 4% gaji bulanan. Bonus juga akan didapatkan 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember sebesar 4.65% gaji bulanan. Sehingga guru yang bekerja selama 20 tahun akan menerima total penghasilan per bulan sebesar 362,900 plus (362,900×4%) = 377,416 yen. Dan akan menerima gaji per tahun sebesar 362,900×12 ditambah (362,900×4%x12) dan bonus (363,900×4.65%x2) sehingga total pendapatan 4,562,741.7 yen atau sekitar Rp342.205.627.500. Dengan gaji sebesar itu guru di Jepang tidak diperbolehkan melakukan kerja sambilan.[11]

BAB III

PENUTUP

            Kesimpulan

Negara jepang terdiri dari hampir 4000 pulau besar dan kecil yang terbentang sepanjang timur laut pantai benua. Luas area seluruhnya 378.000 kilometer persegi atau sama dengan 145.882 persegi. Penduduk jepang saat ini berjumlah kurang lebih 126.182.007 jiwa. Struktur Sistem Pendidikan Formal Jepang, yaitu: Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Kurikulum sekolah didasarkan pada program studi seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Ketentuan itu menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk setiap level termasuk di dalamnya; objektif, isi instruksional, dan waktu yang disediakan.

Program-program pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan sebagai berikut : Dewan Kurikulum, yaitu bagian kurikulum kementerian, menyiapkan pedoman umum atas perintah menteri. Pedoman yang telah disiapkan dewan kurikulum digunakan oleh staf ahli menteri beserta rekan-rekannya sebagai acuan dalam menulis program-program untuk setiap mata pelajaran.


Sumber: Makalah perbandingan Pendidikan B, IAIN Pekalongan 2017

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s